Mur Mallarani*
Berakhirnya Perang Dingin telah menandai berbagai
perubahan signifikan dalam peta konstelasi politik internasional. Salah satunya
adalah terjadinya transformasi dalam power dan kepentingan diantara
negara-negara besar. Kawasan Asia Timur merupakan salah satu arena persaingan
power dan kepentingan diantara dua negara adidaya, Amerika Serikat dan Uni
Soviet. Area persaingan mereka adalah Semenanjung Korea dan Laut Cina Timur.
Melemahnya peran dua negara adidaya pasca Perang
Dingin memberikan peluang munculnya multipolaritas dalam politik internasional
di Asia Timur. Politik internasional tidak lagi didominasi oleh Amerika Serikat
dan Uni Soviet melainkan juga diwarnai dengan kemunculan negara-negara internal
kawasan sebagai kekuatan-kekuatan baru, Republik Rakyat Cina (RRC), Korea
Utara, Korea Selatan dan Jepang. Keempat negara tersebut didukung dengan
kekuatan ekonomi dan militer yang dalam beberapa tahun terakhir ini menunjukkan
ambisinya sebagai kekuatan adidaya di kawasan.
Eskalasi
Politik dan Ancaman Keamanan Kawasan
Selama dua dekade terakhir, konstelasi politik,
kebijakan strategi militer dan dinamika hubungan internasional di kawasan Asia
Timur mengalami perkembangan dan perubahan yang sangat dinamis dan kompleks.
Perubahan mendasar terjadi sejak berakhirnya Perang Dingin yang menandai
berakhirnya bipolaritas Amerika Serikat dan Uni Soviet di kawasan ini. Namun,
dalam perkembangannya, berkat kemajuan ekonomi yang dibarengi dengan
peningkatan kapabilitas militer RRC, posisi Uni Soviet digantikan oleh RRC
dalam menjaga keseimbangan kekuatan di Asia Timur. Kondisi faktual ini dapat
diamati dari peran dan posisi RRC terhadap Korea Utara, khususnya dalam hal
kerjasama militer.
Pasca Perang Dingin, isu-isu keamanan kawasan
merupakan permasalahan utama yang dialami negara-negara Asia Timur. Berbagai
kecurigaan antar negara tetangga semakin memperburuk lingkungan keamanan di
kawasan ini sehingga masing-masing negara berupaya membangun kekuatan militer
guna melindungi dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya. Kondisi ini
dapat diamati dari kebijakan pertahanan empat negara di kawasan ini; RRC, Korea
Utara, Korea Selatan dan Jepang. Dalam pada itu, keempat negara tersebut perlu
terus membangun saling percaya dengan melakukan transparansi tentang kebijakan
pertahanan masing-masing negara menyangkut isu-isu keamanan kawasan.
Dalam bidang keamanan, kawasan Asia Timur kini telah
dihadapkan dengan berbagai ancaman dan tantangan yang cukup serius. Kenyataan
muncul ketika Korea Utara berhasil meluncurkan roket jarak jauh, Unha-3 yang
berhasil mengorbitkan satelit Kwangmysong-3, 12 Desember 2012 lalu yang
dipandang berpotensi mengancam stabilitas keamanan Asia Timur. Kenyataan ini
muncul bersamaan dengan potensi kebangkitan militerisme Jepang dan RRC yang
bersengketa atas klaim tumpang tindih kedaulatan di pulau-pulau kosong di Laut
Cina Timur.[1]
Kondisi ini
membuat negara-negara Asia Timur waspada dan mulai saling membentengi diri
dengan kesiapsiagaan militer sebagai reaksi atas ketegangan krisis Semenanjung
Korea dan krisis Laut Cina Timur yang semakin menjadi. Korea Utara dengan
dukungan RRC terus berupaya mengembangkan program nuklirnya yang dibarengi
dengan berbagai percobaan peluncuran roket dan misil sebagai bentuk diplomasi
prestise kepada dunia, khususnya Korea Selatan dan Amerika Serikat. Sementara
itu, di wilayah selatan, berbagai latihan militer bersama Korea Selatan dan
Amerika Serikat terus dilakukan sebagai reaksi perimbangan kekuatan di
Semenanjung Korea.
Di satu
sisi, Jepang mengalami dilema pertahanan mengingat meningkatnya kekuatan
militer RRC dan keberhasilan program nuklir Korea Utara yang dapat membahayakan
stabilitas keamanan kawasan Asia Timur sehingga sangat memungkinkan untuk mulai
merevisi Konstitusi Pasifis dan membangun kembali kekuatan angkatan militernya
mengingat situasi dan kondisi stabilitas politik dan keamanan di kawasan Asia
Timur mengalami ketegangan.
Jenis dan Substansi Krisis di Asia Timur
Dalam satu
dekade terakhir, isu krisis keamanan dan politik di kawasan Asia Timur
merupakan bahan pembicaraan utama yang ramai dibicarakan oleh masyarakat
internasional. Krisis yang terjadi di kawasan Asia Timur mencakup krisis
Semenanjung Korea, krisis Selat Formosa, krisis Laut Cina Selatan, dan krisis
Laut Cina Timur. Dari berbagai krisis yang terjadi, krisis Semenanjung Korea
dan krisis Laut Cina Timur menjadi pusat perhatian dunia dan isu sentral di
kawasan Asia Timur.
Krisis
Semenanjung Korea merupakan jenis krisis politik yang berimplikasi kepada
keamanan yang dapat berujung pada perang. Krisis Semenanjung Korea adalah
warisan dari Perang Korea yang terjadi dari tahun 1950-1953. Walau telah sering
mengadakan pertemuan antar kedua negara, baik Korea Utara maupun Korea Selatan
belum menemui kesepakatan hidup berdampingan dengan damai sebagai suatu negara
berdaulat. Kompetisi dan kecurigaan masih menguasai mindset pemerintah
kedua negara sehingga sampai saat ini, krisis skala kecil masih sering terjadi
yang tentu saja dapat membahayakan stabilitas keamanan Asia Timur.
Hubungan
antara Korea Utara dan Korea Selatan selalu mengalami ketegangan yang berdampak
bagi stabilitas politik dan keamanan di Asia Timur. Adanya sikap Korea Utara
yang secara diam-diam mengembangkan kekuatan nuklirnya yang membuat ketegangan
kembali terjadi. Korea Selatan, Jepang, RRC dan juga Amerika Serikat melihat
adanya potensi konflik yang jika tidak dihentikan maka dapat memicu terjadinya
perang.
Sementara
itu, kawasan Laut Cina Timur merupakan area strategis yang mempertemukan
Jepang, RRC, dan Korea Selatan. Kawasan ini memiliki rantai pulau yang kini
menjadi objek sengketa antara Jepang dengan RRC dan Jepang dengan Korea
Selatan. Pada satu tahun terakhir ini, sengketa teritorial di kawasan Laut Cina
Timur meningkat dengan konfrontasi antara Jepang dan RRC atas kepulauan
Senkaku/Diaoyu yang mengintensifkan ke level paling berbahaya sampai saat ini.
Ketegangan juga terjadi antara Korea Selatan dan Jepang atas kepulauan
Takeshima/Dokdo.
Kepulauan
yang disebut Senkaku oleh Jepang atau Diaoyu menurut RRC itu menjadi titik
panas hubungan kedua negara. Situasi memanas terutama setelah pemerintah Jepang
membeli tiga pulau di kawasan itu dari seorang pemilik pribadi di Jepang,
September 2012 lalu. Hal itu memicu aksi protes anti-Jepang besar-besaran di
RRC yang sempat mengganggu hubungan dagang kedua negara. Pemerintah RRC
merespon dengan menerbangkan pesawat patroli kelautan Y-12 memasuki wilayah
udara Kepulauan Senkaku/Diaoyu yang disengketakan kedua negara, 13 Desember
2012 lalu. Jepang langsung bereaksi dengan menerbangkan delapan pesawat tempur
F-15 Eagle, empat diantaranya langsung terbang ke kawasan sengketa namun
pesawat RRC sudah pergi. Insiden tersebut terjadi bertepatan dengan peringatan
75 tahun tragedi “Pembantaian Nanjing” yang dilakukan militer Jepang di RRC, 13
Desember 1937.[2]
Posisi, Peran dan Ambisi RRC
Dinamika
hubungan internasional di kawasan Asia Timur ini turut mempengaruhi
interkoneksitas antar negara di kawasan ini yang terwujud dalam hubungan
bilateral dan multilateral yang merupakan alat negara untuk mencapai
kepentingan nasionalnya di negara lain. Adanya perbedaan kepentingan yang
menjadi tujuan setiap negara mengakibatkan interkoneksitas antar negara di
kawasan ini juga beragam, tidak hanya pada kerangka politik-diplomasi tetapi
juga pada ranah ekonomi-bisnis, sosial-budaya hingga kerjasama strategi
militer.
Hubungan RRC
dan Korea Utara terjalin erat setelah Korea Utara memilih mengikuti RRC
daripada Uni Soviet yang memiliki kedekatan geografis dan akar budaya yang
sama. Rezim Korea Utara selalu dapat mengandalkan dukungan pemerintah RRC baik
dalam kerjasama pertahanan maupun diplomasi internasional. Di Dewan Keamanan
Perserikatan Bangsa-bangsa, RRC selalu membela Korea Utara dan menggunakan hak
vetonya untuk menghalangi setiap sanksi terhadap Korea Utara.
Dalam
politik luar negeri RRC terhadap krisis Semenanjung Korea, kepentingan
nasionalnya merupakan upaya RRC untuk mengejar power demi memelihara kontrol
atas Semenanjung Korea. Melalui Korea Utara, RRC selain ingin tetap
mempertahankan pengaruh komunisme di kawasan Asia Timur juga memiliki arti
strategis bagi kepentingan kekuatan nasional dan kepentingan keamanan nasional.
Selain
memelihara kontrol atas Semenanjung Korea, lautan menjadi tumpuan kekuasaan
dunia bagi RRC. Sepanjang lima tahun terakhir, konflik laut akan menjadi
mandala baru bagi RRC dalam mengukuhkan kekuatan guna melindungi kepentingan
nasionalnya di seluruh dunia. Akses ke lautan akan menjadi legitimasi RRC untuk
beraksi dan melakukan klaim kedaulatan dan kekuasaan.
Sengketa
klaim tumpang tindih di Laut Cina Timur dengan Jepang dan di Laut Cina Selatan
dengan Vietnam, Filipina,Malaysia, dan Brunei menjadi proyeksi kepentingan
nasional RRC dalam mengendalikan mandala lautan. Sejumlah studi klasik tentang
kekuatan laut dan politik dunia menunjukkan bahwa kekuasaan dunia sebagian
besar dilaksanakan melalui kendali di lautan. Studi-studi ini juga menunjukkan
bahwa perubahan posisi kepemimpinan dunia selalu terkait dengan pergeseran
distribusi kekuatan laut. Inilah yang sedang diproyeksikan RRC dalam
mengukuhkan diri sebagai kekuatan global dengan kemampuan setara negara-negara
Barat.[3]
Reaksi Jepang dan Arah Kebijakan Politik Luar Negeri
Jepang
Munculnya
RRC sebagai kekuatan adidaya dan semakin pesatnya kemajuan program nuklir Korea
Utara yang dibarengi dengan pagelaran latihan militer bersama Korea Selatan
dengan Amerika Serikat menimbulkan ketakutan tersendiri bagi Jepang yang
memandang masalah ini sebagai ancaman utama yang tidak hanya mengancam keamanan
nasional Jepang namun juga mengganggu perdamaian dan stabilitas di kawasan Asia
Timur.
Berbagai
kecenderungan memburuknya lingkungan keamanan di kawasan Asia Timur serta
perubahan-perubahan fundamental yang terjadi dalam konstelasi politik, ekonomi
dan keamanan global pasca 9 September 2001 telah memaksa berbagai negara
termasuk Jepang untuk meninjau kembali kebijakan luar negeri dan pertahanannya.
Di satu sisi, perubahan ini merupakan hak prerogratif Jepang dalam melindungi
dan mencapai kepentingan keamanan nasionalnya, namun di sisi lain, akan
menimbulkan berbagai kecurigaan dari negara-negara tetangganya, khususnya RRC,
Korea Selatan dan Korea Utara. Tentu saja, perubahan kebijakan pertahanan
Jepang akan berimplikasi terhadap kawasan Asia Timur dimana Jepang memiliki
beberapa pilihan kebijakan yang dapat diperankannya dalam menjaga stabilitas
keamanan di kawasan.
Kompleksitas
perkembangan politik dan keamanan di kawasan Asia Timur menyadarkan para
pemimpin Jepang untuk mereformulasi politik luar negeri dan pertahanannya.
Politik luar negeri suatu negara pada hakikatnya merupakan hasil perpaduan dan
refleksi dari kondisi dalam negeri yang dipengaruhi oleh perkembangan situasi
internasional. Demikian pula halnya politik luar negeri Jepang tidak terlepas
dari pengaruh faktor internal dan eksternal yang berkembang sesuai dengan
dinamika yang terjadi.
Faktor
internal Jepang dipengaruhi oleh persoalan ketidakstabilan kepemimpinan
nasional. Setelah ditinggal Junichiro Koizumi, kepemimpinan nasional Jepang
mengalami fluktuasi. Selama kurun waktu 2006 – 2012 politik dan pemerintahan di
Jepang amat tidak stabil. Setiap tahun perdana menteri diganti. Mulai dari
Shinzo Abe (2006-2007), Yasuo Fukuda (2007-2008), Taro Aso (2008-2009), Yukio
Hatoyama (2009-2010), Naoto Kan (2010-2011) dan Yoshihiko Noda (2011-2012).
Kondisi ini tentu saja mempengaruhi stabilitas politik dalam negeri Jepang yang
berdampak pada ketidakstabilan arah politik luar negeri Jepang, khususnya
menyangkut ketegangan di Semenanjung Korea dan sengketa klaim tumpang tindih kepemilikan
pulau-pulau laut lepas di Laut Cina Timur dengan RRC.
Sementara
itu, ketegangan di Semenanjung Korea yang memungkinkan terjadinya perang nuklir
antara Korea Utara yang didukung oleh RRC dan Korea Selatan yang ditopang oleh
militer Amerika Serikat sangat membahayakan keamanan nasional Jepang yang mau
tak mau akan menyeret Jepang untuk berpartisipasi, setidaknya mempersilakan
armada militer Amerika Serikat memasuki wilayah kedaulatannya serta ketegangan
di Laut Cina Timur dengan RRC terkait kepemilikan kepulauan Senkaku/Diaoyu yang
memiliki arti strategis dalam operasi militer kedua negara merupakan faktor
internasional yang menjadi persoalan utama Jepang terkait kedaulatan dan
keamanan nasionalnya yang memungkinkan bagi Jepang untuk mengkaji kembali
kebijakan pertahanannya.
Perubahan
mendasar kebijakan luar negeri dan reorientasi kebijakan pertahanan Jepang
terjadi ketika pemerintah Jepang mengumumkan dokumen resmi mengenai “National
Defence Program Outline” pada 9 Desember 2004 lalu. Garis besar kebijakan
pertahanan Jepang yang baru ini pada dasarnya memetakan kebijakan pertahanan
Jepang dalam 10 tahun ke depan yang akan menitikberatkan pada program
pembangunan sarana pertahanan jangka menengah, peremajaan alat utama sistem
pertahanan, dan rencana formasi struktur pasukan pertahanan Jepang.[4]
Perubahan
fundamental kebijakan pertahanan Jepang mencapai titik terpenting tatkala
parlemen menyetujui usulan Perdana Menteri Jepang, Shinzo Abe untuk membentuk
Departemen Pertahanan sebagai peningkatan status Badan Pertahanan Jepang (Japan
Defence Agency). Hasilnya, pada tanggal 9 Januari 2007, secara resmi Badan
Pertahanan Jepang berubah menjadi Departemen Pertahanan.
Kini, setelah diketahuinya hasil pemilihan umum yang
dimenangkan oleh Liberal Democratic Party (LDP) dan kembalinya Shinzo
Abe menjabat Perdana Menteri Jepang yang baru setelah sebelumnya (2006-2007)
sempat menjabat namun mengundurkan diri karena faktor kesehatan, masyarakat
Jepang menanti arah dan wujud kebijakan politik luar negeri Jepang. Shinzo Abe
terpilih sebagai perdana menteri baru Jepang di Parlemen Majelis Rendah, 26
Desember 2012. Abe memenangkan dukungan 328 anggota dari 480 kursi Majelis
Rendah. Beberapa tugas berat telah menanti perdana menteri baru Jepang
tersebut.
[1] Rene
L. Pattiradjawane. Roket Korut dan Perubahan Radikal di Asia. Kompas, 15
Desember 2012, hal. 8
[2] Kompas. 14
Desember 2012. “Sengketa Wilayah: Delapan F-15 Jepang Cegat Pesawat China”,
hal. 8
[3] Rene L. Pattiradjawane. Lautan Tumpuan Kekuasaan Dunia. Kompas, 3 Januari 2013, hal. 10
[4] Anak Agung Banyu Perwita. Reorientasi Kebijakan Pertahanan Jepang dan Stabilitas Keamanan Asia Pasifik. Jakarta: Analisis CSIS, Vol. 36, No. 1, Maret 2007, hal. 56.
[3] Rene L. Pattiradjawane. Lautan Tumpuan Kekuasaan Dunia. Kompas, 3 Januari 2013, hal. 10
[4] Anak Agung Banyu Perwita. Reorientasi Kebijakan Pertahanan Jepang dan Stabilitas Keamanan Asia Pasifik. Jakarta: Analisis CSIS, Vol. 36, No. 1, Maret 2007, hal. 56.
